kenaikan harga bbm bersubsidi yang mau direalisasikan pada masa gampat ditempuh dinilai semakin memicu tingginya tingkat inflasi, makanya target inflasi tahun 2013 yang ditentukan selama apbn sebesar 4,9 persen dipastikan terlampaui.
saya meyakini inflasi 2013 tak bisa saja bisa dipertahankan pada level 4,9 persen. paling tidak sebesar 5,5 persen, ataupun malah bisa lebih tinggi lagi, kata wakil menteri keuangan mahendra siregar, usai mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas) 2013, pada gedung bidakara, jakarta, selasa.
menurut mahendra, kenaikan harga bbm bersubsidi akan merupakan salah Satu pemicu inflasi, disamping dampak langsungnya dan dapat mengerek harga komoditas pangan.
kontribusi komoditas pangan masih sulit pada inflasi april 2013 dan mau diumumkan bps selama pekan ini, ujar mahendra.
Informasi Lainnya:
bps melaporkan, inflasi hingga maret 2013 telah sebesar 2,43 persen, penyebab utama tingginya inflasi pada tiga bulan ini merupakan harga-harga pilihan pangan.
selain itu diutarakannya, tata niaga holtikulutura yang belum ada perbaikan juga adalah penentu pemicu inflasi.
meski demikian mahendra mengharapkan, kenaikan harga bbm bersubsidi itu tak berlangsung lama sebab telah banyak kepastian realisasinya.
kenaikan bbm hendak berdampak segera pada inflasi kurun waktu juni (bila kenaikan direalisasikan mei, red).
tapi paling tidak sudah ada kepastian kenaikan bbm. karena apabila tak, tingkat inflasi ingin update ketidakpastian itu sendiri. inflasi plus ketidakpastian, ujar mahendra.
diketahui pemerintah dalam kebijakan kebijakan pengurangan subsidi bbm mengerucut di opsi Salah satu harga pada bawah rp6.500 per liter.
adapun kenaikan harga bbm subsidi mau dilaksanakan sesudah penetapan apbn perubahan 2013 melalui dpr, yang dicari tuntas di mei.
terkait keuntungan itu, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk kompensasi yang akan dilontarkan ke dpr, yaitu santunan langsung akan tetapi penduduk (blsm) berupa transfer dana tunai, beras miskin, bea siswa dan diberikan secara tunai, serta program keluarga harapan (pkh).
pemerintah serta menyiapkan santunan terhadap masyarakat yang dikeluarkan melalui kementerian dan pemerintah daerah, dan bantuan pasar miring oleh bumn dan swasta.