penundaan ujian nasional tingkat sekolah lanjutan atas (slta) di 11 provinsi adalah bukti kurangnya pengawasan pemerintah kepada persiapan pelaksanaan un, tutur anggota komisi x dpr raihan iskandar.
seharusnya pemerintah telah jauh hari meyakinkan kesiapan pencetakan soal ujian dan distribusinya. dengan kehadiran penundaan ini maka budget dan dikeluarkan pemerintah agar membiayai pelaksanaan un selama 11 daerah itu ingin bertmbah, papar raihan iskandar dalam jakarta, minggu.
anggota dpr fraksi partai keadilan sejahtera (pks) tersebut menyatakan penundaan pelaksanaan un dikhawatirkan mau menimbulkan biaya sampingan.
sejumlah guru pengawas yang telah berada pada objek wisata ujian terpaksa harus menanti lebih lama sebab ujian nasional ditunda. siapa dan menanggung biaya hidup mereka di dalam lokasi? sudah pasti terhadap sebagian guru pengawas yang berada pada lokasi sulit, tidak bisa saja untuk pulang ke daerah tiap-tiap kemudian terserah lagi ke lokasi ujian, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- Penjualan New Honda Jazz
- RajaKamar Ahlinya Hotel Indonesia
- Wisata Pulau Tidung
- Cari Hotel Murah di RajaKamar
terkait penundaan un ini, raihan menyatakan komisi x mau segara memanggil perwakilan pemerintah agar menjelaskan masalah itu.