sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, menyewa untuk penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif dan jangan ditunda untuk tak adalah bom waktu makanya memicu konflik sosial juga kekesaran di tanah air.
dipo dalam acara minum kopi bersama melalui sekretaris kabinet dengan tema potensi konflik penguasaan lahan dalam kompleks istana jakarta, senin, menyatakan penanganan sengketa lahan harus menggunakan formula saling menguntungkan (win-win solution) disamping pendekatan hukum (legal).
upaya tersebut bermanfaat supaya negara tak dirugikan juga rakyat mendapat kesejahteraan sekalipun dunia upaya-upaya sedikit menurun keuntungannya.
dipo mengingatkan kiranya akhir-akhir ini semua konflik sosial juga kekerasan pada tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa tersebut antara lain sebab tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat serta penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian serta pemetaan badan info geospasial menyatakan selama beberapa wilayah baru ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan selama jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan juga objek wisata transmigrasi.
berkaitan dengan tersebut dia mengingatkan terserah arahan-arahan presiden dalam sidang kabinet sempit pada 25 juli lalu, khusus mengenai dengan penanganan sengketa/konflik lahan, diantaranya sengketa lahan diantara negara melalui pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui warga dicarikan solusinya secara komprehensif.
pada acara yang dihadiri sejumlah gubernur antara gubernur kaltim, riau juga kalsel juga sederat bupati terkait, diminta agar mereka terus berusaha dan mengingatkan masyarakat kalau terdapat konflik lahan supaya dibicarakan lebih-lebih dahulu dan tidak mengerjakan pengrusakan dan pendudukan lahan yang melawan hukum.
konflik lahan dalam sumut, sumsel juga lampung untuk diselesaikan melalui tepat, adil, serta tertib di dua tahun serta dalam masa kerja kabinet indonesia bersatu ii, papar dipo.
berkaitan dengan itu dibentuk tim terpadu supaya menangani kasus-kasus lahan semisal konflik ptpn ii di sumut, konflik mesuji pada lampung dan konflik ptpn vii di cintamanis selama sumsel.
kepala pusat pemetaan serta integrasi tematik, badan Informasi geospasial, nurwadjedi menyampaikan memperkenalkan Satu peta (one map) dan merupakan turunan daripada amanat uu no.4 tahun 2011 perihal info geospasial (ig) dimana mesti dibangun di atas Salah satu lembar peta dasar.
berdasarkan itu dilakukan proses integrasi info geospasial tematik (igt) yang dibangun dengan instansi mengenai pas melalui fungsi serta kewenangannya.
hasilnya, baru banyak tumpang tindih pengalokasian lahan pada suatu daerah atau area jenis lahan dan sama.
karena itu kebijakan one map diperlukan juga mesti dipercepat untuk penyelenggaraan igt mampu diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek menungkapkan mesti keputusan presiden untuk membuat peta mana dan dijadikan acuan karena masing-masing instansi memiliki peta sendiri.
dia juga menjalankan sejumlah kontroversi pada kebijakan lahan, terlebih hutan rakyat, hutan konversi juga perbatasan yang menjadi beranda terdepan.
dia mengatakan rencana pemda untuk membangun jalan tol juga kereta api dan dengan hutan rakyat dan hutan lindung ternyata ditolak tetapi pada pihak lain 10 ijin upaya-upaya batu bara diberikan ijin.
begitu dan melalui pembangunan jalan selama perbatasan yang membutuhkan jalan poros yang dengan hutan lindung serta konservasi.