menteri tenaga kerja serta tranmigrasi muhaimin iskandar menyambut menarik ditetapkannya tanggal 1 mei yang adalah hari solidaritas buruh international (may day) untuk hari libur nasional dengan presiden susilo bambang yudhoyono serta berharap untuk pengusaha juga pekerja/buruh mampu memanfaatkannya.
kita sambut gembira keputusan presiden sby dan menetapkan 1 mei sebagai hari libur nasional. ini merupakan kado kepada kaum pekerja/buruh yang sedang merayakan may day oleh karenanya diharapkan pengusaha juga pekerja dapat memperingatinya dengan baik, papar menakertrans selama keterangan pers pusat humas kemnakertrans dalam jakarta, rabu.
muhaimin mendampingi presiden yudhoyono selama kunjungan kerja ke pabrik pt maspion dan pt unilever dalam jawa timur, rabu, dimana presiden di depan para buruh mengumumkan tanggal 1 mei sebagai hari libur nasional.
seperti dikatakan presiden, dijadikannya mayday dijadikan hari libur nasional bertujuan agar para buruh dapat merayakan may day dengan bagus, tenang serta damai. presiden sby serta harapkan kaum buruh bisa memanfaatkan momentum itu supaya semua kegiatan positif, tutur muhaimin.
Informasi Lainnya:
indonesia adalah negara kesembilan pada asean dan menetapkan mayday sebagai hari libur nasional dimana sebelumnya, cuma indonesia serta brunei darussalam saja yang belum memutuskan may day untuk hari libur.
sementara itu, pada rangka peringatan may day, muhaimin menungkapkan dengan publik perkembangan situasi ketenagakerjaan pada indonesia selalu mengalami berubahnya dengan signifikan ke arah dan lebih menarik contohnya melalui tambah meningkatnya upah minimum (um).
upah baik adalah penentu penting terhadap kesejahteraan buruh. namun keuntungan ini harus diimbangi melalui produktivitas pekerja oleh karenanya proses produksi perusahaan terus berlangsung juga ancaman phk tak ingin terjadi, kata muhaimin.
salah Salah satu upaya memperbaiki upah pekerja dan signifikan menakertrans sudah memasang peraturan menteri tenaga kerja serta transmigrasi ri no.13 tahun 2012 mengenai komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup bisa yang adalah penyempurnaan peraturan menteri tenaga kerja juga transmigrasi no.17/2005.
dalam penyempurnaan permenakertrans masih tersebut, angka jenis pemakaian yang semula 46 jenis komponen pemakaian hidup bisa (khl) ditambah adalah 60 bidang komponen juga dan ada delapan jenis penyesuaian/ penambahan bidang kualitas serta kuantitas khl dan Satu berubahnya jenis pemakaian.
upaya lainnya disebut muhaimin merupakan memberi usul menaikkan pendapatan tak kena pajak (ptkp) daripada rp1,32 juta perbulan menjadi rp2 juta per bulan dan diterapkan mulai 1 januari 2013 lalu.
kenaikan ptkp tersebut akan meningkatkan daya menggunakan pekerja/buruh dan mau bisa berdampak dalam peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, papar muhaimin.
sedangkan untuk menata pelaksanaan alih daya (outsourcing), kemnakertrans pasang peraturan menteri tenaga kerja (permenakertrans) no 19 tahun lalu perihal syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan konsentari kepada perusahaan lain.
dalam peraturan itu, konsentari dan mampu dialihdayakan hanya untuk lima bidang yaitu meliputi upaya-upaya pelayanan kebersihan, penyediaan makanan kepada pekerja/buruh (catering), upaya-upaya jasa pengaman, usaha jasa penunjang selama pertambangan dan perminyakan juga upaya-upaya penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.
dalam agama tersebut, perusahaan mesti menjamin adanya garansi kelangsungan bekerja dan jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh semisal hak cuti, thr, ganti rugi, hak istirahat dan garansi perhitungan waktu kerja agar penetapan upah, tutur muhaimin.
dalam jenis garansi sosial bagi pekerja, pemerintah sudah menerbitkan uu no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (sjsn) serta uu no. 24 tahun 2004 mengenai badan penyelenggara garansi sosial (bpjs) dibuat ketentuan formil garansi sosial.
jaminan sosial sendiri digelar oleh dua badan yakni bpjs kesehatan yaitu penyelenggara web garansi kesehatan juga bpjs ketenagakerjaan yakni penyelenggara website garansi kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan garansi pensiun, kata muhaimin.